Jumat, 28 Desember 2012

BATAS USIA PENSIUN BAGI PNS YANG MENJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II



Oleh. : MARSUKI. TSP.,S.Sos.,MM
Ketua Komunitas Peduli Universitas Brawijaya Malang.

Perlu diketahui bagi para penegak hukum dan pelaksana publik, bahwasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang merupakan kewenangannya maka, hendaknya lebih bijak dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan pemberhentian pegawai yang sudah masuk usia pensiun. Hal ini menyangkut nasib mereka (PNS) yang bersangkutan, oleh karena itu, kami Komunitas Peduli Universitas Brawijaya Malang berupaya memaparkan kronologis peraturan-praturan yang dijadikan acuhan penetapan batas usia pensiun bagi PNS yang menjabat Struktural Eselon I dan II agar tidak salah menafsirkannya sehingga dapat merugikan nasib merka (PNS) yang bersangkutan.
Dalam uraian dibawah ini terdapat tiga pemangku jabatan yang menentukan dapat/tidak batas usia pensiunnya di perpanjang  yaitu :
1.      Presiden khusus bagi pejabat Struktural Eselon I
2.      Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
3.      Pejabat Pembina Kepegawaian

Dengan demikian ketiga pemangku jabatan tersebut diatas tidak akan sewenang-wenang, apalagi suka tidak suka, kesemuanya harus dilakukan secara objektif dan transparasi dengan mengedepankan pada pertimbangan-pertimbangan hasil penilaian bahwa yang bersangkutan :
a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
b. Memiliki kinerja yang baik;
c. Memiliki moral dan integritas yang baik; dan
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.

Sesuai dengan Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi (SPPRB) yang meliputi :
1.       Penataan Struktur Birokrasi
2.       Penataan jumlah dan distribusi PNS
3.       Sistem selekssi CPNS dan promosi PNS secara terbuka
4.       Profesionalisasi PNS
5.       Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri (PNS)
6.       Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E. Government)
7.       Efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS
8.       Peningkatan pelayanan publik
9.       Peningkatan transparasi dan akuntabilitas aparatur

Lebih-lebih yang bersangkutan bebas dari kasus pidana (kasus KKN) sesuai dengan kondisi yang di Inginkan Reformasi Birokrasi yang merupakan upaya berkelanjutan dan setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi kearah yang lebih baik.
Pada Tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal sebagai berikut :
a.       Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nipotisme.
b.      Kualitas pelayanan publik
c.       Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
d.      Profesionalisme SDM Aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Pada Tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nipotisme (KKN). Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM Aparatur semakin profesional, serta mind-set dan Culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birograsi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan penjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi tersebut dapat dikemukakan pada gambar berikut.

                             Gambar I.    Kondisi Birograsi yang diinginkan
 













Kami berpedoman pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku maupun Surat Edaran dari Kementerian yang berwenang (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia); Untuk jelasnya akan kami paparkan dibawah ini :

  1. Batas Usia Pensiun (BUP) PNS Diatur dan diundangkan hampir 33 tahun dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tidak ada perubahan Batas Usia Pnsiun (BUP) PNS tetap pada usia 56 tahun.
  2. Kemudian keluar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS. Peraturan ini menjelaskan bahwa :
    1. Pasal 1 menyebutkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1994 (Nomor 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    2. Pasal 4.
* Ayat (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.
*Ayat (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :
a.    65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku :
1.      Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian ; atau
2.      Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
b.    60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku :
1.      Jabatan Strukturan Eselon I;
2.      Jabatan Struktural Eselon II;
3.      Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4.      Jabatan pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
c.     58 (lima puluh delapan) tahun bagi PNS yang memangku :
1.      Jabatan hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
2.      Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

*Ayat (3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.
*Ayat (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
b. Memiliki kinerja yang baik;
c. Memiliki moral dan integritas yang baik; dan
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.

*Ayat (5) ........... dst.

HASIL KUTIPAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah dengan :
1.      Perraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1); dan
2.      Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1). Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu.

(2). Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan :
a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
1. Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian; atau
2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
b. 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Wakil Menteri;
c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
1. Jabatan Struktural Eselon I;
2. Jabatan Struktural Eselon II;
3. Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
4. Jabatan pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden;
d.    58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku :
1. Jabatan hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau
2. Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil  yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.

(4) Perpanjangan Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Perpanjangan Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon I.
(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
b. Memiliki kinerja yang baik;
c. Memiliki moral dan integritas yang baik; dan
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2011.


SECARA TEKNIS PELAKSANAAN   PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2011  JUGA TETAP MENGACU PADA SURAT EDARAN MENPAN. R.B Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON I DAN ESELON II.
HASIL KUTIPAN :

Bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Eselon I dan Eselon II dapat diperpanjang Batas Usia Pensiunnya dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian baik di Pusat maupun daerah menetapkan kebijakan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidak adilan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka agar terdapat kesatuan persepsi dan kejelasan mikanisme serta untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, perlu kami tegaskan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pada prinsipnya perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan wewenang dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan instansinya masingmasing, kecuali bagi para pejabat Eselon I dan jabatan lain yang berdasarkan Praturan Perundang-undangan ditentukan sebaagi Kewenangan Presiden.

  1. Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Eselon I dan Eselon II berdasarkan pada pertimangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan :
  1. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
  2. Memiliki moral dan integritas yang baik;
  3. Menunjukkan kinerja yang baik;
  4. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan oleh keterangan dokter tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah dan
  5. Mempertimbangkan proses kaderisasi dilingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan.

  1. Mikanisme usul perpanjangan batas usia pensiun Eselon I
  1. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
  2. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan badan, pertimbangan jabatan, dan kepangkatan (BAPERJAKAT) Instansi yang bersangkutan.
  3. Keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud  huruf a diatas, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada angka 2.
  4. Hasil penilaian terhadap pejabat Eselon I baik yang akan/tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  5. Bagi Pejabat Eseolon I yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan mengajukan usul Pemberhentian dari jabatannya kepada Presiden. 

  1. Mikanisme usul perpanjangan batas usia pensiun Eselon II
  1. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu setiap 2 (dua) tahun. Perpanjangan pertama dari 56 (lima puluh enam) tahun sapai dengan Usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
  2. Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan badan, pertimbangan jabtan dan kepangkatan (Baperjakat) Instansi yang bersangkutan.
  3. Keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 2.
  4. Hasil penilaian terhadap pejabat Eselon II baik yang akan/tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
  5. Bagi pejabat Eselon II yang tidak akan diperpanjang batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun atau 60 (enam puluh) tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pemberhentian dari jabatannya.

  1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka :
  1. Ketentuan Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat strktural Eselon I dan Eselon II yang diatur sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
  2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu yang batas usia pensiunnya telah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang, tidak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 3 dan 4.
  3. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun, maka Batas Usia Pensiunnya adalah 58 (lima puluh delapan) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Instansi yang bersangkutan.
  4. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II pada saat berlakunya Surat Edaran ini telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun atau lebih, maka Batas Usia Pensiunnya sampai dengan 60 (enam puluh) tahun tanpa melalui proses penilaian oleh Baperjakat Instansi yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 28 Maret 2006  

Bagi yang berkepentingan dipersilahkan mengakses di tiga blok kami di Goggle:
: komunitas peduli Universitas Brawijaya
: komunitas  peduli Kabupaten Sumenep
: Duta Pembaharu Masa Depan Indonesia

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar